Sejumlah aib diungkap, dari mulai soal bupati dan wakil bupati yang disetir eksekutif, dugaan fee proyek sebesar 10 persen di SKPD tertentu, hingga adanya permainan uang dalam mutasi pejabat.
Mulyadi Jayabaya yang kerap disebut JB ini menumpahkan kekesalannya saat menghadiri acara Lounching Pajak 2016, di Hall Latansa Mashiro, Rangkasbitung, Kamis (18/2/2016). Di hadapan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, para Kepala Forum Pimpinan Daerah serta sejumlah Kepala SKPD, JB mengaku merasa kesal menyaksikan kondisi Pemkab Lebak saat ini.
Kabupaten Lebak yang telah dibesarkannya dari daerah yang semula hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9 Miliar hingga sekarang Rp264,8 Miliar, ternyata roda pemerintahannya berjalan dalam kondisi yang tidak stabil.
JB menyebutkan, di era sekarang ini Kabupaten Lebak memiliki dua Bupati dan dua Wakil Bupati. Dia juga menilai roda pemerintahan sudah tidak lagi berada dijalurnya, sebab yang menjadi pemangku kebijakan bukan lagi Bupati atau Wakil Bupati melainkan Sekda, Dede Jaelani dan Asda II, Budi Santoso. Pernyataan tunjuk hidung itu dibarengi dengan permintaan agar pejabat yang telah melenceng dari tugas dan fungsinya diminta mundur.
“Sudah tidak murni, bupati dan wakil bupati jangan mau dikendalikan oleh Sekda dan Asda II. Kalau Sekda dan Asda II sudah tidak lagi bisa menjalankan apa yang semestinya menjadi tugas, silahkan mengundurkan diri dari jabatannya, dan kalau bisa Bupati Lebak sendiri tegas untuk mengusulkan dan mengadakan perubahan struktur pemerintahan,” tandas JB berapi-api.
Menurut Ketua Kadin Banten ini, pihaknya menerima banyak laporan ketika mendekati mutasi jabatan. Bahwa mutasi dan rotasi pejabat di lingkup diwarnai permainan uang. Jika ingin naik jabatan harus menggunakan uang dan diantaranya ada yang mencatut namanya untuk kepentingan jabatan dengan posisi strategis.
“Itu yang saya dengar, perlu di klarifikasi dan perlu dicatat oleh semua pihak jika ada proses mutasi jabatan yang menjual-jual nama saya, itu berurusan langsung dengan saya. Saya pastikan, JB tidak pernah ikut campur masalah mutasi ataupun semacamnya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, JB juga mengkritisi beberapa kinerja SKPD di Pemkab Lebak yang menurut pandangannya, banyak SKPD yang sudah tidak bisa lagi bekerja dengan maksimal.
“Sekda, Asda II, Camat Warunggunung kalau sudah tidak bisa menjalankan tugas tinggal mengundurkan diri. Jangan sampai merusak citra kabupaten yang sudah susah payah dibesarkan. Bukan hanya itu BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, red) saat ini juga jangan terlalu mudah memberikan izin untuk setiap waralaba, itu bisa merugikan masyarakat kecil nantinya. Kabupaten Lebak didirikan tujuannya untuk memaslahatkan hidup rakyat bukan menindasnya,” tegas JB lagi.
Hal yang cukup mengejutkan, JB juga mengungkap adanya fee proyek di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lebak. Menurutnya, sejumlah pejabat di Lebak dianggap tidak becus dalam bekerja dan ditenggarai kerap meminta jatah sebesar 10 persen dari setiap proyek. “Saya sering mendapatkan laporan, bahkan tertulis. Bahwa di kantor BPPKB ada permintaan jatah sebesar 10 persen dari setiap proyek,” ungkapnya.
Karena itu, JB mendesak Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, untuk mencopot pejabat yang tidak bisa bekerja dan kerap meminta jatah proyek dilingkungan BPPKB tersebut. “Kalau saya masih jadi bupati, sudah saya copot pejabat seperti itu,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, JB juga mengkritisi maraknya pendirian waralaba di Lebak yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup pedagang tradisional. “Sepuluh tahun saya menjadi bupati, saya sangat selektif dalam mengeluarkan izin untuk waralaba. Tapi saat ini, dimana mana ada waralaba sehingga banyak pedagang keci yang terpaksa gulung tikar,” katanya.
Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya memilih tak mengomentari sejumlah borok yang diungkap mantan bupati yang juga sebagai ayahnya itu. Namun Iti lebih menyoroti persoalan pendapatan pajak yang telah mencapai target, namun masih banyak desa yang masih memiliki utang PBB.
Sementara Kepala BPPKB Lebak, Eka Darmana Putra saat dikonfirmasi wartawan, membantah keras adanya permintaan jatah sebesar 10 persen dari setiap proyek di BPPKB sebagaimana yang ditudingkan JB. “Saya tidak pernah meminta jatah proyek sebesar 10 persen itu. Saya juga tidak tahu siapa yang mengadu kepada Pak JB. Namun yang pasti tudingan itu tidak benar sama sekali,” tangkisnya.
Sedangkan Hari Setiono, Kepala BPMPPT Kabupaten Lebak, tak menampik banyaknya waralaba saat ini di Lebak. Namun kata Hari, Bupati Lebak sudah mengeluarkan moratorium (penghentian sementara) izin pendirian waralaba baru di Lebak.
“Saat ini sudah ada moratorium dari bupati, sehingga kita tidak akan mengeluarkan izin baru untuk pendirian waralaba di Lebak,” tegasnya.
Disisi lain, Hari juga mengakui, meski pihaknya tidak mengeluarkan izin baru untuk pendirian waralaba, namun masih masyarakat yang tidak mengerti. Karena sebagaian pengusaha dan koperasi yang bekerjasama dengan waralaba, mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin.
“Sebagian besar dari waralaba itu mendirikan bangunan terlebih dahulu dan baru mengurus perizinan belakangan,sehingga hal ini juga menjadi dilema buat kami. Bahkan banyak dari waralaba itu yang kami tutup karena tidak mengantongi izin,” kilahnya.
Terpisah, Agus Ider Alamsyah, Ketua Bidang Advokasi Komisi Transparasi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak menilai wajar dengan pernyataan-pernyataan JB tersebut.
“Saya setuju dengan apa yang sampaikan oleh mantan Bupati Lebak ini. Setiap pejabat yang sudah tidak bisa bekerja profesional dicopot saja dari jabatannya, baik itu Sekda ataupun Kepala SKPD. Saya harap bupati tegas agar masyarakat kecil tidak lagi tertindas,” katanya. (ADE/RIU/EKY)
0 komentar:
Posting Komentar